Twitter Dapat Mengambil Langkah-Langkah Ini Untuk Memperlambat Misinformasi Viral, Kata Peneliti

Informasi yang salah di Twitter dapat dipotong setengahnya jika jejaring sosial menerapkan beberapa tindakan yang lebih ketat, sebuah studi baru menemukan.

Informasi yang salah telah menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat, tetapi tidak jelas apakah jejaring sosial akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlambat penyebaran di platform mereka.

Platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter penuh dengan informasi yang salah yang dapat dengan mudah menjadi viral. Satu studi mengamati jutaan tweet dan menemukan bahwa beberapa langkah dapat diambil untuk memperlambat penyebaran informasi palsu di Twitter.

Para peneliti dari University of Washington Center for a Informed Public menemukan bahwa menggabungkan berbagai tindakan — termasuk mendeplatform pelanggar kesalahan informasi yang berulang, menghapus klaim palsu, dan memperingatkan orang-orang tentang postingan yang berisi informasi palsu — dapat mengurangi volume informasi yang salah di Twitter sebesar 53,4%. Temuan studi tersebut dipublikasikan di jurnal Nature minggu lalu.

Intervensi umum tidak mungkin membatasi penyebaran informasi yang salah secara terpisah, tetapi dapat dikombinasikan untuk mencapai pengurangan substansial – tunjukkan @jbakcoleman @emmaspiro @katestarbird @jevinwest et al. Artikel: https://t.co/ALp4e7CJyY Pengarahan penelitian: https://t.co/9d0MXTEJhA pic.twitter.com/93I0eHHll5

Menggunakan hanya satu dari langkah-langkah itu dapat memperlambat informasi yang salah, tetapi ada hasil yang berkurang jika hanya mengambil satu langkah, kata Jevin West, salah satu penulis makalah dan profesor di University of Washington Information School. Dengan menggabungkan beberapa ukuran, bisa ada peningkatan yang signifikan dalam hasil, studi ini menemukan.

Informasi yang salah telah menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat Amerika, memperingatkan Ahli Bedah Umum AS Vivek Murthy dan Komisaris Administrasi Makanan dan Obat Robert Califf. Twitter, seperti situs media sosial lainnya, telah menghabiskan dua tahun terakhir untuk menghentikan penyebaran informasi palsu tentang pemilihan presiden 2020 dan COVID-19 di platformnya. Upaya moderasi konten perusahaan telah dikritik oleh Tesla dan CEO SpaceX Elon Musk, yang membuat kesepakatan untuk membeli Twitter pada bulan April. Musk mengatakan dia ingin membuat platform lebih berorientasi “kebebasan berbicara”. Dalam pertemuan dengan karyawan Twitter pada awal Juni, dia dilaporkan mengatakan bahwa perusahaan harus “mengizinkan orang untuk mengatakan apa yang mereka inginkan.”

Untuk menentukan langkah apa yang akan berhasil memperlambat misinformasi viral di Twitter, para peneliti melihat 23 juta tweet yang terkait dengan pemilihan presiden 2020, dari 1 September hingga 15 Desember tahun itu. Setiap unggahan terhubung ke setidaknya satu dari 544 peristiwa viral — yang didefinisikan sebagai periode di mana sebuah cerita menunjukkan pertumbuhan dan pembusukan yang cepat — yang diidentifikasi oleh para peneliti. Para peneliti menggunakan data untuk membuat model yang mirip dengan model penularan yang digunakan oleh ahli epidemiologi untuk memprediksi penyebaran penyakit menular.

Dengan model itu, para peneliti dapat menentukan tindakan yang berbeda, atau intervensi seperti yang dijelaskan dalam penelitian, yang dapat diterapkan Twitter ke platformnya untuk membantu menghentikan penyebaran informasi yang salah. Yang paling efektif, menurut penelitian, adalah penghapusan informasi yang salah dari platform, terutama jika dilakukan dalam setengah jam pertama setelah konten diposting.

Juga efektif adalah menghapus pelanggar berulang, orang-orang yang secara teratur berbagi informasi yang salah. Studi tersebut menunjukkan bahwa Twitter menerapkan aturan tiga kali teguran, tetapi West mengatakan bahwa dia memahami kontroversi seputar deplatforming individu.

“Kita harus menganggap serius [deplatforming] itu, terutama dengan diskusi tentang kebebasan berbicara,” katanya.

Amandemen Pertama Konstitusi AS memberikan perlindungan terhadap pidato sensor pemerintah, tetapi perusahaan dapat memutuskan untuk tidak mengizinkan jenis pidato tertentu di platform mereka . Mereka dapat memiliki standar mereka sendiri dan mengharuskan pengguna untuk mengikutinya.

Halaman kebijakan Twitter memiliki dua set aturan untuk informasi yang salah, dengan hukuman yang berbeda-beda. Di bawah Kebijakan Misinformasi Krisis, informasi palsu dan menyesatkan tentang konflik bersenjata, keadaan darurat kesehatan masyarakat, dan bencana alam berskala besar dapat mengakibatkan batas waktu tujuh hari untuk pelanggar berulang, yang diberi pemberitahuan dalam waktu 30 hari. Kebijakan Twitter tentang informasi COVID-19 yang menyesatkan mencantumkan aturan lima teguran yang mengakibatkan penangguhan permanen akun pelanggar. Platform akan dapat memperlambat penyebaran informasi yang salah jika kebijakannya lebih konsisten, daripada memiliki hukuman yang berbeda untuk berbagai jenis klaim palsu, kata studi tersebut.

West mengatakan pengurangan amplifikasi — disebut sebagai “pemutus sirkuit” dalam penelitian ini — dari akun pelanggar berulang adalah juga efektif untuk memperlambat misinformasi, tanpa harus melarang atau menghapus akun. Ini akan memerlukan penggunaan algoritme Twitter untuk membuat postingan atau akun yang menyebarkan informasi palsu kurang terlihat di platform.

Twitter telah mengambil beberapa tindakan terkait hal ini, termasuk membuat tweet dari akun yang menyinggung tidak memenuhi syarat untuk rekomendasi, mencegah posting yang menyinggung muncul dalam pencarian, dan memindahkan balasan dari akun yang menyinggung ke posisi yang lebih rendah dalam percakapan, menurut Twitter halaman kebijakan .

Studi ini juga merujuk petunjuk. Ini adalah peringatan dan tag yang digunakan pada tweet yang memberi tahu orang-orang bahwa sebuah postingan memiliki info palsu. Twitter telah memanfaatkan ini secara luas selama pandemi COVID-19 mengenai informasi yang salah tentang virus, perawatan, dan vaksin.

Twitter tidak menanggapi permintaan komentar tentang penelitian ini.

West mengatakan para peneliti melihat Twitter terlebih dahulu karena itu adalah platform termudah untuk mengumpulkan data. Dia mengatakan langkah besar berikutnya adalah menggunakan model di platform lain yang lebih besar, seperti Facebook.